Penjelasan tentang KIS,KKS dan KIP

Kartu Indonesia Sehat

KIS memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.

“KIS hanya kartunya, dan tidak akan menggantikan JKN. Bahkan para anggota JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit, salah satunya edukasi,” kata Menteri Kesehatan, Nila Moeloek.

Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.

Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan.

Pada tahap pertama sampai akhir 2014 itu, KIS akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.

Bagaimana cara menggunakannya? Ternyata sangat mudah, pemilik kartu hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat sedang berobat di puskemas dan rumah sakit.

Terkait dengan biaya premi KIS, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher mengatakan, untuk saat ini biaya premi di Kartu Indonesia Sehat sama dengan JKN.

“Sama untuk preminya karena sementara ini memakai anggaran 2014,” ujar Akmal seperti dikutip Tempo, Minggu (02/11/2014) kemarin. Karena itu, biaya untuk menanggung mereka yang ikut dalam KIS tidak berubah sampai akhir 2014. “Sesuai anggaran,” ujar dia.

Biaya premi yang dibayarkan masyarakat di JKN akan sama dengan KIS. JKN terbagi dalam tiga kelas, yakni Kelas 1 dengan harga Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500. “Jadi, sementara akan sama,” kata dia. Masyarakat akan membayar harga sesuai kelas mana dan kesanggupan mereka membayar premi per bulan.

Untuk selanjutnya, Akmal masih belum mengetahui apakah biaya premi tersebut akan ditambahkan pada 2015. “Sesuai dengan anggaran 2015 berarti,” kata dia. Harapannya agar anggaran untuk program KIS, KIP, dan KKS bertambah sehingga masyarakat prasejahtera secara merata dapat merasakan program pemerintah ini.

Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bernah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014.

Kini, para pemilik Kartu Perlindungan Sosial diminta untuk menukarkan kartunya dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta sim card (kartu HP) yang berisi uang elektronik. Jika KPS hilang atau rusak, bawa identitas lain dan surat keterangan dari kepala desa/lurah saat penukaran.

“KKS adalah pengganti KPS, berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu,” bunyi penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi pengawas ‘kartu sakti’ ini, seperti dikutip dari website http://www.tnp2k.go.id, Senin (3/11/2014).

Dikuti DetikNews, setiap kepala keluarga akan mendapat KKS dan 1 SIM card untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS).

Setiap keluarga mendapat dana Rp 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Nantinya, warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.

Mensos (Menteri Sosial), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, secara bertahap KIS akan diperluas cakupannya meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Warga yang tidak teregister seperti anak jalanan dan gelandangan serta pengemis (pengemis) serta yang tinggal di panti akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Saat ini pendekatannya lebih individual kalau 2011 dengan pendekatan Rumah Tangga Sangat Miskin,” kata Khofifah di Jakarta, Senin (03/11/2014).

Dikutip Republika, Khofifah mengatakan, selama ini bantuan yang diberikan pemerintah berbasis pada identitas yaitu hanya mereka yang mempunyai identitas diri atau kartu keluarga.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, jumlah mereka yang tidak terdaftar sebanyak 1,7 juta jiwa seperti gepeng dan orang yang tinggal di panti. “Sampai Desember nanti ada 400 ribu jiwa yang mendapatkan KIS dan KKS,” tambah Khofifah.

Program KKS DIPA berasal dari Kemensos namun anggaran dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp 6,4 triliun dengan rincian Rp 6,2 triliun untuk KKS dan Rp 199 miliar untuk mencetak kartu dan pendistribusiannya.

Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.

Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

”Dengan kartu ini kita mengimbau kepada sekolah untuk menerima kembali anak yang tidak bersekolah," ujar Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan dilansir dari situs Kemendikbud.go.id, Senin (3/11/2014).

Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja. Penerima kartu ini hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Pintar ke pihak sekolah dan balai-balai latihan.

KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah karena data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM).

"Kalau BSM 18 juta penerima bantuan, kalau Kartu Indonesia Pintar bisa 24 juta penerima bantuan," kata Anies.

KIP akan didistribusikan secara bertahap di 18 lokasi kabupaten/kota di Indonesia. Lokasi tersebut adalah Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.

Namun, untuk saat ini KIP masih belum bisa digunakan karena dananya belum cair.

Menurut informasi yang beredar, KIP baru bisa digunakan mulai tahun 2015.